Tuesday, May 16, 2017

PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL

PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN

 

 CONTENT ( ISI ) ( WHAT )

Akses pelayanan kesehatan di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terbentur pada situasi dan kondisi geografis yang sulit terjangkau, terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, serta ketersediaan dan kualitas SDM kesehatan yang rendah. Perlu dilakukan upaya mendasar guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayaan kesehatan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu diperlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak terkait.

Di satu sisi, sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas masih ditemukan keterbatasan sarana prasarana pelayanan kesehatan khususnya di DTPK sehingga akses masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan rendah. Di sisi lain, kurangnya minat tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di wilayah DTPK turut menyumbang status kesehatan masyarakat yang tergolong rendah. Permasalahan ketidakmerataan upaya kesehatan ini juga disebabkan permasalahan sosial yaitu tingkat kemiskinan masyarakat setempat sehingga tidak dapat menjangkau pelayanan kesehatan.

Keberadaan dokter umum juga masih jauh dari yang diharapkan (pada tahun 2009 rasio dokter per 100.000 penduduk adalah 0,03 yang idealnya 40) dan sebagian besar yang bekerja di puskesmas adalah dokter PTT, sedangkan dokter gigi dan dokter spesialis belum ada. Jumlah bidan yang ada di Puskesmas, RS, dan Sarana Kesehatan sangat terbatas dengan tingkat pendidikan D3 Kebidanan dan lulusan D1 Kebidanan. Sedangkan Jumlah tenaga perawat kesehatan baik di Puskesmas, RS, dan Sarana Kesehatan Lain sebanyak 85 orang yang terdiri dari D3 keperawatan sejumlah 63 dan SPK sejumlah 22 orang. Padahal, idealnya di setiap Puskesmas tersedia dokter dan di setiap kampung tersedia bidan.

Keterbatasan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut menyebabkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan masih tergolong rendah, selain dikarenakan kondisi lingkungan permukiman dan cara hidup masyarakat yang kurang sehat. Contoh, penyakit yang umum diderita penduduk Raja Ampat adalah malaria klinis, infeksi saluran pernapasan akut, dan penyakit kulit. Selain itu, juga masih ditemukan kasus kematian ibu waktu melahirkan, dan kematian neonatal. Pada tahun 2009 jumlah kematian ibu waktu melahirkan sebanyak 4 per 100.000 kelahiran hidup. Kasus kematian bayi waktu dan pasca dilahirkan tercatat 33,8 per 1000 kelahiran hidup. Kematian bayi di bawah 1 bulan ini masih didominasi oleh berat bayi yang lahir rendah (< 2500 gram), keadaan bayi yang sesak nafas (aspeksia), dan infeksi akibat pemotongan tali pusar bayi dengan menggunakan peralatan yang tidak bersih.

 

ACTOR ( who )

Segitiga kebijakan kesehatan tersebut tentu memiliki aktor dalam perencanaan hingga penerapan kebijakan kesehatan.

a.       Individu :  Masyarakat di wilayah tersebut

b.      Grup :  tenaga kesehatan (SKM)

c.       Organisasi : pemerintah setempat, Dinas kesehatan

 

KONTEKS ( Proses )

Masalah:

a.   Keterbatasan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan

b.    minat tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di wilayah DTPK turut menyumbang status kesehatan masyarakat masih tergolong rendah

c. ketidakmerataan upaya kesehatan

 

Implementasi

Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan pembiayaan pelayanan kesehatan, meningkatkan pemberdayaan SDM Kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat dan alkes, meningkatkan sistem survailance, monev dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), dan meningkatkan manajemen kesehatan.

Mengadakan program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya.

 

Evaluasi

              Dalam pelaksanaan manajemen kesehatan masyarakat ke depan, perlu diawali dengan pemetaan masalah dan potensi kesehatan yang tersedia. Selain itu, keberpihakan pemerintah kabupaten melalui penyelenggaraan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesehatan dan peningkatan dukungan biaya dari pemerintah pusat yang lebih berorientasi pada kebutuhan dan kondisi khusus daerah (tidak bersifat top down) juga harus dilakukan.



Nama : Fajar Muntaufik Prayogo (1400029102)

Kelas   : C