JAMPERSAL

 

 

PERTANYAAN :

1.       Siapa saja yang dapat dilindungi dengan menggunakan JAMPERSAL?

2.       Pelayanan apa saja yang diberikan menggunakan JAMPERSAL?

3.       Berapa kali pemeriksaan kehamilan menggunakan JAMPERSAL?

4.       Pada pertolongan persalinan, persalinan apa saja yang menggunakan JAMPERSAL?

5.       Mengapa pelayanan nifas dapat diberikan lenih dari 4 kali? 

FARADILA YULIATI PUTRI

1500029373

AKK A

EVALUASI KEBIJAKAN JAMPERSAL

1.      Kelebihan Program Jampersal :

a.       Program ini sudah sangat baik, karena dengan adanya Program Jampersal dapat membantu dalam jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pertolongan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

b.      Mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi

c.       Meringankan beban bagi kelurga miskin dalam mendapatkan pelayanan persalinan bagi ibu hamil dan melahirkan

      2.      Kekurangan Program Jampersal :

a.       Tidak tersampainya program secara benar kepada masyarakat karena kurangnya sosialisasi

b.      Tidak mendetailnya penjelasan tentang criteria ibu hamil yang berhak mendapatkan fasilitas rogram Jampersal, akhirnya tidak sedikit pengguna Jampersal dilapangan adalah masyarakat  yang berasal dari social ekonomi mampu.

c.       Dari segi yuridiksi, bahwa pada Permenkes 2562/Menkes/per/XII/2011 tidak ada ada yang menyatakan tentang KB, akan tetapi pada Juknis Jampersal 2012 terdapat pelayanan tentang KB

d.      Dalam pembuatan Jampersal tidak memperhatikan efek sampingnya. Misalnya dalam hal ledakan penduduk, dimana kita mulai menghadapi krisis pangan dan krisis energy.

e.       Ketidakadaanya batasanya jumlah anak dalam pelayanan program Jampersal sehingga  membuat masyarakat cenderung melakukan proses persalinan secara terus menerus.

FARADILA YULIATI PUTRI

1500029373

AKK A

KEBIJAKAN JAMPERSAL

"MASIH BANYAK PERSALINAN DILAKUKAN DIRUMAH"

Sekitar 40 persen persalinan masih dilakukan di rumah sehingga keamanan maupun keselamatan pasien tidak terjamin meskipun pemerintah telah memberlakukan program jaminan persalinan yang menggratiskan biaya melahirkan bagi keluarga tidak mampu. Banyak masalah terkait hal ini, salah satunya adalah 'barrier' (halangan) transportasi.

Dalam forum yang mengambil tema "Kemitraan Sektor Publik dan Swasta untuk Mengurangi Kesenjangan Persoalan Kesehatan di Kawasan Regional dalam Upaya Pencapaian MDGs" itu, Wamenkes memaparkan pentingnya peran swasta dalam bidang kesehatan.

Salah satunya dalam contoh kasus pelaksanaan Jampersal yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan yang saat ini masih cukup tinggi yaitu 228 per 100.000 kelahiran, dibandingkan dengan target MDG yaitu 102 per 100.000 kelahiran yang harus dicapai pada 2015.

Kerja sama antara pemerintah dan swasta atau "Public-Private Partnership" itu diharapkan dapat melengkapi sehingga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan bermutu dapat dinikmati secara merata

KEBIJAKAN TENTANG JAMPERSAL :

ANALISIS KEBIJAKAN JAMPERSAL BERDASARKAN PERMENKES NO.2562/MENKES/PER/XII/2011

Untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB yang masih tinggi tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk menerapkan suatu kebijakan publik, yakni dengan pemberian Jaminan Persalinan yang merupakan perluasan kepesertaan dari Jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) dan tidak hanya mencakup pada masyarakat miskin saja. Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat Jaminan Persalinan ini terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Jaminan Persalinan tersebut mulai efektif diberlakukan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011.

1.      GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN JAMPERSAL

a.      Sasaran

Sesuai dengan tujuan Jaminan Persalinan yakni untuk menurunkan AKI dan AKB, maka sasaran Jaminan Persalinan dikaitkan dengan pencapaian tujuan tersebut. Sasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah: ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas ( sampai 42 hari pasca melahirkan), bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari)

b.      Ruang Lingkup Pelayanan Jaminan Persalinan

1.)    Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama

Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar /PONED (untuk kasus-kasus tertentu), serta jaringannya termasuk Pos Bersalin Desa /Polindes dan Pos Kesehatan Desa /Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta (bidan, dokter, klinik, rumah bersalin) yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota.

2.)    Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan

Pelayanan tingkat lanjutan untuk rawat jalan diberikan di poliklinik spesialis Rumah Sakit, sedangkan rawat inap diberikan di fasilitas perawatan kelas III di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota.

3.)    Pelayanan Persiapan Rujukan

Pelayanan persiapan rujukan adalah pelayanan pada suatu keadaan terjadinya kondisi yang tidak dapat ditatalaksana secara paripurna di fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga perlu dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

2.      ANALISIS KEBIJAKAN

1. Analisis Kebijakan Jaminan Persalinan Berdasarkan Pendekatan Segitiga Kebijakan

a.        Content / Isi Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, Jampersal merupakan produk kebijakan publik yang diciptakan oleh pemerintah sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan untuk mencapai target MDGs (Millennium Development Goals). Oleh karena itu, Jampersal dimaksudkan untuk memberikan pembiayaan persalinan serta penjarangan kehamilan dan pembatasan kehamilan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari Jampersal sehingga pengaturan mengenai Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB dapat berjalan. Lewat program tersebut diharapkan hambatan biaya bagi ibu untuk mengakses fasilitas dan tenaga kesehatan terpecahkan sehingga angka kematian ibu dan anak menurun.