EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU (PUSTU) DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
A. Input
• SDM
Masyarakat di provinsi Kalimantan Tengah pada daerah – daerah yang terpencil dan pelosok ataupun desa yang kurang mendapatkan jamahan dari fasilitas – fasilitas kesehatan meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan. Kurangnya program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan partisipasi kader – kader maupun tenaga kesehatan.
• Dana
Sejak tahun 2006 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Tengah membiayai pembangunan puskesmas pembantu untuk daerah terpencil di empat belas kabupaten/kota. Pada tahun 2006 dibangun pustu sebanyak dua puluh dua unit di empat belas kabupaten/kota, tahun 2007 dilanjutkan dengan tiga belas puskesmas pembantu.
• Fasilitas
Pada saat itu ditemukan beberapa desa yang tidak mempunyai sarana pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu. Sehingga pada saat diselenggarakannya forum SKPD, muncul usulan untuk menambah anggaran di SKPD Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah untuk pembangunan puskesmas pembantu tersebut.
B. Proses
Kegiatan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah, mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya. Pelelangan dilaksanakan di propinsi, dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari unsur pelaksana program dan unsur teknis yang berasal dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Pelelangan dilaksanakan dengan metode pelelangan umum. Pada tahun 2007 dicanangkan program (PM2L) Mamangun tuntang Mahaga Lewu, dalam bahasa keseharian adalah membangun dan memelihara desa, dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dalam percepatan pembangunan perdesaan dengan mensinergikan program pembangunan serta mendorong partisipasi masyarakat di Kalimantan Tengah.
C. Output
Dari keseluruhan program pembangunan puskesmas pembantu (pustu) di provinsi Kalimantan Tengah ini terbilang kurang berjalan dan tidak efektif, hal ini disebabkan karena tidak adanya agenda yang dibangun secara khusus dalam menetapkan kebijakan pembangunan pustu ini. Namun demikian jika dilihat dari proses perencanaan di dinas kesehatan, dimana dalam dua tahun terakhir ini, dinas kesehatan tidak mengusulkan anggaran untuk pembangunan pustu ini namun akhirnya tetap muncul dalam dokumen DPA - SKPD tahun berjalan di Dinas Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi tarik ulur dalam proses pengalokasian dana untuk pembangunan pustu ini. Diduga ada setting politik di dalam munculnya dana pembangunan pustu tersebut. Kemauan politik, juga sangat berpengaruh dalam penyusunan dan perencanaan kebijakan daerah, terutama para penentu kebijakan anggaran dan para pengambil keputusan didaerah yang terdiri dari eksekutif dan legislatif.
D. Kelebihan
Sebagian besar menyatakan dukungannya dalam setiap jenjang administratif sesuai dengan kewenangannya. Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah sebagai leading sector, peranannya sangat menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan ini. Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah berkepentingan untuk mengkoordinasi dan mensinergikan semua stakeholder yang terlibat dalam implementasi kegiatan ini, dengan membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk pelaksanaan kegiatan.
E. Kekurangan
Proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang pembangunan puskesmas pembantu di kabupaten/ kota belum berjalan lancar karena lebih dominannya faktor yang kurang mendukung dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Muncul beberapa isu - isu mulai dari bias dalam memahami desentralisasi, dekonsentrasi dan sentralisasi, persoalan kelembagaan pemerintah daerah, kapsitas aparat pemerintah daerah, hubungan eksekutif dan legislatif, persoalan penyalahgunaan kekuasaan, hingga soal penyusunan program kegiatan.
Oleh : Ayu Dini Lestari
1500029326
AKK
Kelas C
