Dalam sebuah upaya menurunkan angka kematian Ibu tentu merupakan bagian dari target pemerintah khsususnya negara negara yang menggaungkan konsep Millenium Devolopment Goals . Melihat kenyataan Angka kematian Ibu di Indonesia relatif masih sangat tinggi sehingga hal inilah yang kemudian semestinya ada sebuah akselerasi atau percepatan perubahan program keluarga berencana. Program kependudukan dan keluarga berencana saat ini sedang menghadapi sebuah tantangan yang berat keraena perkembanagan program selama sepuluh tahun terakhir mengalami stagnasi dan dekadensi. Kita bisa melihat angka fertilas total bergerak disekitar 2,6 anak perwanita subur.
Selain daripada itu,prevalensi peserta KB bergerak disekitar 57 persen. Bahkan untuk angka ASFR kelompok usia 15 -19 angkanya justru meningkat menjadi 48 jika kita merunut pada data tahun 2012 lalu, dari fakta ini tentu akan membawa implikasi terhadap beratnya tantangan pencapaian program program KB yang saat ini dan masa yang akan datang. Badan Keluarga Berencana Nasional tentu sangat menyadari akan hal ini bahwa Optimalisasi kinerja program sangat perlu sebab melihat hasil survey demokrafi dan kesehatan Indonesia pada tahun 2012 tentu menunjukkan indikator demokrafis yang menjadi tanggung jawab BKKBN tentu masih sangat jauh dari sasaran.
Sampai pada tahun 2017 saat ini tentu kita tidak bisa terlena akan pengalaman keberhasilan Indonesia dalam emnekan pertumbuhan penduduk lewat program Keluarga Berencana yang masih menjadi acuan bagi negara berkembang, namun semestinya prestasi itu haruslah kemudian semakin ditingkatkan dengan sebuah proses akselerasi program keluarga berencana mengingat saat ini indikator kependudukan yang dulu signifikan sekarang menjadi stagnan. Jika kita merunut history bahwa Indonesia pernah memiliki program keluarga berencana yang terbaik di dunia, namun hal ini tentu masih membutuhkan sebuah upaya revitalisasi atau masih perlu di improve karena pencapaiannya masih statis.
Kesuksesan Indonesia sekalipun diakui oleh dunia sehingga lembaga lembaga donor meluluskan dan memberi penghargaan, meski kini menghadapi tantangan desentralisasi, Indonesia masih jadi negara yang bisa dipelajari kesuksesannya dimana sampai saat ini begitu banyak pejabat dan pengelolah program kependudukan dan KB dari sekian banyak negara yang datang ke Indonesia bertukar pengalaman bagaimana Indonesia mengelolah program KB. Negara kita dianggap berhasil melakukan konsolidasi dan melibatkan tokoh masyarakat serta swasta dalam program KB walau struktur ekonomi masih beragam dengan kondisi geografis yang terpencar.
Namun dibalik keemasan serta keberhasilan yang kita urai , tentu program KB kini semakin mendapat tantangan cukup besar , sejak sistem sentralisasi bergeser menjadi desentralisasi ,banyak kepala daerah yang enggan mendukung program KB kerena dianggap sebagai kegiatan yang menghambur hamburkan uang. Pola pikir seperti ini merupakan cermin kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap peran KB. Lebih dari sekedar upaya kuantitatif untuk menurunkan angka kelahitran dan kematian, peran keluarga berencana sebenaranya bersifat kualitatif dalam hal perbaikan penanganan kesehatan,pendidikan dan kesejahteraan. Inilah yang dicapai lewat pengaturann saat kehamilan,jarak kelahiran, dan jumlah anak.
Sebagai bentuk akselerasi program KB semestinya ada pendekatan baru yang mengedepankan keluarga berencana sebagai hak warga negara menjadi sangat penting saat ini, terlebih lagi pada setiap penyelenggara program KB pada masa orde baru masih meninggalkan trauma di sebagian masyarakat. Penanaman pemahaman dimasyarakat akan program KB semakin penting sebab ini berperan dalam meningkatkan sumebr daya manusia serta pemutusan lingkar kemiskinan, selain itu Kelurga Berencana memberikan kesempatan kepada kjeluarga untuk menikmati kesehatan,pendidikan dan ekonomi lebih baik. Dengan adanya program KB yang bersifat pemaksaan,koersif dan mengabaikan hak hak masyarakat pada masa orde baru tentu akan menjadi bomerang bagi program itu sendiri. Program KB menjadi selalu melahirkan kecurigaan dan menjadi bagian dari wajah rezim orde baru. Sehingga ada sebuah upaya percepatan atau akaselerasi program ini menjadi sebuah hak dan kebutuhan masyarakat.
Refleksi pada sejarah program KB , dimana selama puluhan tahun program KB lebih kepada pendekatan fisik biologis dan esensialis sehingga rahim perempuan dianggap sebagai sebuah problem " pemaksaan" pencegahan kehamilan dengan target penurunan fertilitas " yang berujung terjadinya pengabaian hak refroduksi perempuan. Banyaknya bermunculan praktik pelanggaran hak asasi manusia karena intervensi negara. Sehingga program KB meninggalkan trauma bagi masyarakat. Istilah KB dan kependudukan menjadi suatu momok menakutkan dan hindari masyarakat dan jajaran pemerintah daerah. Sehingga diperlukan perbaikan pendekatan dalam program KB. Pelaksana KB harus memiliki cara pandang yang dalam sebagai hak. dimana hal ini akan menjadi prasyarat tatanan masyarakat demokratis yang ditandai dengan adanya ruang negosiasi antara negara dan masyarakat.
Akselerasi atau percepatan program KB yang lebih kepada mengedepankan hak membuat masyarakat mengikuti program atas dasar kesadaran dan pilihannya membangun keluarga sejahterah, Dengan menegedepankan pendekatan hak dalam pelaksanaan KB memang dibutuhkan sebuah upaya dan bahkan biaya yang lebih besar seperti pendidikan petugas KB harus berbasIS HAM.
Selain itu dalam aspek payung hukum bahwa Undang -undang nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana telah dimasukkan prinsip pembangunan kependudukan yang berkeadilan dan kesetaraan gender, sekalipun masih ada pembatasan ,seperti dalam setiap hal setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melaqnjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dimana hal ini bertentangan dengan perkawinan dimasyarakat.Upaya pengaturan kehamilan terbatas hanya membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia ideal,memiliki jumlah anak,dan mengatur jarak kelahiran anak ideal dengan menggunakan alat,obat dan alat kontrasepsi juga dipandang diskriminatif. Hal ini karena status perempuan hamil yang tidak menikah kemudian terkesampingkan.
Fakta bahwa kita sampai saat ini masih banyak tantangan akan program KB, masih sulit menyadari bahwa lingkungan strategis sudah berubah menjadi zaman orde baru, namun perubahan pola pikir juga ikut terkontaminasi dalam pelaksanaan program KB . Terlebih lagi 30 Tahun program KB dianggap berhasil menekan jumlah pendudukditengah berbagai permasalahan dan kritik dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena upaya pendekatan Program KB tidak berbasis menanaman bahwa program KB menjadi angin segar bagi hak hak masyarakat dalam mengatur keluarga yang sejahtera.
Tentu kita tidak ingin melakukan rekontruksi atas program KB yang sudh berhasil, namun pada sisi lain ketika kita mencari ide ide baru terkadang masih muncul ide ide lama untuk mengubah paradigma , sehingga dengan mengirimkan tenaga tenaga untuk pendidikan diluar negeri tentu merupakan salah satu upaya untuk mengubah Mind Set, selain itu perlu adanya sebuah revitalisasi program KB dimana revitalisasi program KB merupakan salah satu fokus dalam pengendalian kualitas penduduk. Dimana revitalisasi dapat dilihat melalui pengembangan kebijakan pengendalian responsif gender,pembinaan kemandirian keluarga berencana, promosi dan penggerakan masyarakat serta berbagai upaya lainnya dalam akselerasi Program Keluarga Berencana.
Akselerasi atau percepatan program KB dipandang penting sebab hal ini akan menjadi landasan untuk mengangkat permasalahan keluarga berencana, perempuan dan kesehatan anak anak perempuan dalam agenda pembangunan global yang baru dan memastikan bahwa akses terhadap kontrasepsi tetap menjadi prioritas bagi para pembuat kebijakan,donor dan sektor swasta. Selama beberapa dekade, memang diakui bahwa Indonesia telah menjadi pelopor pembangunan Keluarga Berencana dan kesehtan Refroduksi. Inisiatif 50 Tahun yang lalu yang dimulai pada kisaran 1960-an yang tentunya merupakan inisiatif berskala besar dilakukan dan didanai oleh pemerintah Indonesia dengan dukungan dari dana kependudukan PBB /UNFA untuk membantu perempuan serta keluarga dalam mengelola kesehatan mereka. Inisiatif tersebut dilakukan sebelum gerakan kependudukan di seluruh dunia berlangsung pada 1990 -an.
Secara history akselerasi dalam program KB itu terlihat ketika keberhasilan Indonesia dalam memajukan konsep keluarga berencana yang ditandai dengan diterimanya konsep tersebut oleh masyarakat dan penurunan tingkat kesuburan total dari sekitar 5,6 anak pada awal 2002. Akan tetapi ,keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia tersebut kembali mengalami stagnan pada tahun 2004 tyang diakibatkan salah satunya adalah sistem desentralisasi seperti yang kita ungkap sebelumnya.
Upaya peluncuran strategi KB yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah terkait isu keluarga berencana . Dimana telah ditawarkan serangkaian strategi untuk mengatasi problem mengapa program Keluarga Berencana belum dapat berkembang secara maksimal seperti yang diharapkan. Komitmen Indonesia terhadap Keluarga Berencana itu terlihat dari bergabungnya Indonesia kedalam Inisiatif Global FP2020 yang merupakan katalis untuk upaya revitalisasi program KB. Dengan meluncurkan skema jaminan kesehatan Nasional tahun 2014,yang meliputi pelayanan keluarga berencana gratis atau murah untuk pasangan yang memenuhi syarat Indonesia bergerak menuju pencapaian komitmen FP2020.
Pada bagian awal tulisan ini kita telah menyinggung persoalan program KB berbasis hak yang tentunya berdasarkan mekanisme koordinasi FP2020, Indonesia juga memperkenalkan strategi keluarga berencana berbasis hak yang memandu semua sektor dalam mendukung pelkasanaan keluarga berencana. Selain itu komitmen pemerintah untuk mengalokasikan dana khusus untuk bantuan operasional keluarga berencana mulai 2016 diharapkan dapat membantu memecahkan masalah desentralisasi terlebih dengan isu kesehatan.
Devy Ayu Ikaningrum 1400029233 kelas A
