Pelaksanaan BPJS merupakan kebijakan top-down : implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannnya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan ini bertitik tolak dari perspektif keputusan politik (kebijakan) yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator atau birokrat level bawahnya. BPJS merupakan lembaga negara yang sifatnya terpusat baik secara organisasi maupun regulasi sehingga semua keputusan atau peraturan yang ada di BPJS pusat berlaku untuk seluruh kantor BPJS yang ada di seluruh Indonesia.
Pemerintah sebagai regulator (principle) memberikan wewenang kepada BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara (agency). BPJS sebagai agen yang akan memfasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan JKN. Monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan tersebut.
Penelitian kebijakan JKN diatas merupakan proses analisis kebijakan, yakni kajian yang menggunakan teknik analisis, riset, dan advokasi dalam pendefinisian problem sampai implementasinya. Atau dengan kata lain, kategori pertama menganalisis untuk tujuan deskripsi dan eksplanasi proses kebijakan, sedang yang kedua analisis untuk tujuan penilaian secara analitis terhadap proses kebijakan (dan jika memugkinkan bersifat presriptif bagi kasus yang di riset).
Kasus diatas merupakan Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana sesuatu program BPJS mempunyai nilai kemanfaatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain.
Analisis kebijakan prospektif adalah analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif. Dalam penelitian dapat dilihat pada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin penyebaran SDM dokter spesialis dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata diseluruh Indonesia.
Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif. Dalam penelitian adanya evaluasi yang melihat jumlah serapan dan penggunaan dana PBI.
Evaluasi dari pelaksanaan program BPJS sangat bermanfaat sebagai bahan untuk merevisi kebijakan yang sudah berjalan atau sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan baru.
Dengan kejadian kerugian yang diderita BPJS saat ini maka perlu dilihat lagi fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan format kebijakan yang dibuat seharusnya, seperti penyerapan dana BPJS yang fokusnya bukan pada subsidi silang antara yang risiko sakitnya rendah ke tinggi, tetapi masih pada yang bayar ke yang punya sakit padahal biaya besar justru pada penyakit tidak menular yang banyak diderita oleh orang ekonomi atas, dan terjadi adverse selection pada siapa yang membayar dan mendaftar BPJS. Sehingga perlu dilakukan perubahan strategi kebijakan yang lebih berani dan tegas dari pemerintah selaku principal/provider program dan juga monitoring dan evaluasi perlu menunjuk orang-orang khusus dan kompeten yang memang akan fokus pada tugas itu. Mengingat ini dampaknya begitu besar bagi bangsa, sudah bukan lagi masalah sehat tidak sehat tapi tentang keuangan negara yang tentunya berpengaruh ke segala aspek kehidupan masyarakat, maka memang perlu serius dalam hal monev dan implementasi nantinya.
Nama : Nida Jihan DiyandaPemerintah sebagai regulator (principle) memberikan wewenang kepada BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara (agency). BPJS sebagai agen yang akan memfasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan JKN. Monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan tersebut.
Penelitian kebijakan JKN diatas merupakan proses analisis kebijakan, yakni kajian yang menggunakan teknik analisis, riset, dan advokasi dalam pendefinisian problem sampai implementasinya. Atau dengan kata lain, kategori pertama menganalisis untuk tujuan deskripsi dan eksplanasi proses kebijakan, sedang yang kedua analisis untuk tujuan penilaian secara analitis terhadap proses kebijakan (dan jika memugkinkan bersifat presriptif bagi kasus yang di riset).
Kasus diatas merupakan Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana sesuatu program BPJS mempunyai nilai kemanfaatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain.
Analisis kebijakan yang digunakan :
Analisis kebijakan prospektif adalah analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut sebagai model prediktif. Dalam penelitian dapat dilihat pada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin penyebaran SDM dokter spesialis dan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata diseluruh Indonesia.
Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif. Dalam penelitian adanya evaluasi yang melihat jumlah serapan dan penggunaan dana PBI.
Evaluasi dari pelaksanaan program BPJS sangat bermanfaat sebagai bahan untuk merevisi kebijakan yang sudah berjalan atau sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan baru.
Dengan kejadian kerugian yang diderita BPJS saat ini maka perlu dilihat lagi fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan format kebijakan yang dibuat seharusnya, seperti penyerapan dana BPJS yang fokusnya bukan pada subsidi silang antara yang risiko sakitnya rendah ke tinggi, tetapi masih pada yang bayar ke yang punya sakit padahal biaya besar justru pada penyakit tidak menular yang banyak diderita oleh orang ekonomi atas, dan terjadi adverse selection pada siapa yang membayar dan mendaftar BPJS. Sehingga perlu dilakukan perubahan strategi kebijakan yang lebih berani dan tegas dari pemerintah selaku principal/provider program dan juga monitoring dan evaluasi perlu menunjuk orang-orang khusus dan kompeten yang memang akan fokus pada tugas itu. Mengingat ini dampaknya begitu besar bagi bangsa, sudah bukan lagi masalah sehat tidak sehat tapi tentang keuangan negara yang tentunya berpengaruh ke segala aspek kehidupan masyarakat, maka memang perlu serius dalam hal monev dan implementasi nantinya.
