Kajian kebijakan pencegahan HIV AIDS dilakukan di kota Yogyakarta karena sebagai daerah konsentrasi endemik dan adanya kepedulian pemerintah terhadap penanggulangan HIV AIDS. Tujuan kajian ini adalah diperoleh gambaran implementasi kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pencegahan HIV AIDS serta faktor pendukung dan penghambatnya.
A. Pengertian
HIV AIDS dibenak sebagian orang merupakan penyakit kutukan atau mengerikan.Pemahaman itu memang tidak bisa disalahkan karena telah terkonstruksi setelah kasus HIV AIDS muncul di permukaan. Akibatnya penderita cenderung menyembunyikan penyakitnya dari masyarakat bahkan terhadap keluarga sendiri,sehingga menjadi wajar jika epidemi HIV AIDS sulit di pantau dan dikendalikan oleh berbagai pihak berkepentingan.
B.Conteks
Sementara kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukan peningkatan penyebaran HIV AIDS yang cukup signifikan setiap tahun sehingga menempati peringkat ke-14 dengan prevalensi 26,49 per 100.000 penduduk berdasarkan data sampai juni 2014 (kementrian kesehatan,2014).
Tertularnya HIV AIDS atau penyebab meningkatnya HIV AIDS cenderung lebih disebabkan perilaku seks bebas yang kasusnya mencapai 62% dari 677 kasus (Tribun Jogja,2014).
C.Input
Pemerintah DI Yogyakarta dalam upaya pencegahan HIV AIDS dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda)No 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV AIDS di Yogyakarta. Perda tersebut di tindak lanjutin dengan Peratura Gubernur DI Yogyakarta No 39 Tahun 2012 tentang komisi penanggulangan AIDS( KPA). Kedua Perda tersebut mengamanatkan semua sektor termasuk perguruan tingggi dan cendikiawan harus berperan aktif dalam penaggulangan pencegahan HIV AIDS.
D.Output
Kegiatan Sosialisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Nasional. Sosialisasi berkaitan penerapan kurikulum HIV AIDS, Sosialisasi di lingkungan kantor Wilayah Kementrian Agama Yogyakarta.
Aspek upaya-upaya kesehatan baik promotif,preventif dan rehabilitatif yang dilaksanakan di tempat lokalisasi dan tempat yang memungkinkan berkembangnya prevalensi penyakit HIV AIDS.
# Hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut adalah
Kebijakan upaya pencegahan HIV AIDS agar menunjukan hasil yang optimal,maka direkomendasikan pelaksanaan aksi untuk diperluas jangkauannya dengan melibatkan semua instansi baik pemerintah,dunia usaha,maupun element masyarakat. Selanjutnya terkait pengambilan kebijakan dalam upaya penanggulangan HIV AIDS hendaknya berbasis pada hasil penelitian sehingga pencegahan HIV AIDS tepat sasaran dan memperpleh hasil secara optimal.
