KESULITAN BEROBAT GRATIS

Salmah merupakan seorang tuna rungu dan suaminya bernama Aang yang bekerja sebagai supir angkot didaerah serang. Salmah melahirkan anak pertamanya di suatu Rumah sakit yang berada didaerah tempat tinggalnya, pihak rumah sakit meminta bayaran kepada keluarga Salmah sebesar 6 juta untuk persalinan.                                                   Keluarga Salmah kebingungan karena tidak memiliki uang sebanyak itu . Sebelumnya Salmah telah membuat Kartu JKN akan tetapi kartu JKN nya belum selesai .Sehingga secara Administrasi Salmah terdaftar sebagai Pasien umum dikarenakan tidak memiliki Kartu JKN . Pada akhirnya kartu JKN Salmah selesai setalah mau pulang dari Rumah sakit akan tetapi Pihak Rumah Sakit tetap mengatakan bahwa Salmah adalah Pasien umum dan harus membayar tagihan sebesar 6 juta.                                                                                                                                                                  

Ketika itu Salmah mendapat bantuan dari sejumlah aktivis yang membantu menguruskan administrasi keuangan sehingga mereka terbebas dari biaya persalinan. Tidak hanya itu ternyata Salmah harus membayar uang sebesar Rp.500.000 dikarenakan bayi Salmah tidak memiliki BPJS. Sementara  salah seorang aktivis mendapatkan bantuan dari  iuran para relawan untuk diberikan kepada Keluarga Salmah .

            Program JKN ini mulai diluncurkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 Januari 2014 sebagai salah satu upaya untuk mengatasi berbagai masalah terkait pelayanan kesehatan yang selama ini dipandang tidak adil dan layak serta sebagai implementasi dari UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengamanahkan pemberian jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi harapan tentang akses kesehatan yang lebih layak dan adil (tidak membedakan status sosial-ekonomi) seperti salah satu contoh ketika tidak ada lagi orang miskin ditolak di rumah sakit, sepertinya masih belum menunjukkan titik terang, sehingga tujuan pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan pada seluruh rakyat Indonesia belum dapat berjalan sesuai target. Hal ini terjadi karena masih banyak terjadi contohnya pada kasus yang diatas. Melihat fakta yang terjadi dilapangan seperti kasus yang diatas , sepertinya harapan untuk memberikan kesejahteraan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia semakin jauh dari angan-angan apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi dengan baik dan diprediksi dapat memicu munculnya berbagai masalah baru seperti banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang memilih mengundurkan diri dari keikutsertaannya dalam program JKN. 
Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS seharusnya menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasar asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia.Hal ini dapat dijadikan pelajaran untuk masyarakat Indonesia agar mempersiapkan Kartu JKNnya . Karena kita tidak tau kapan kita jatuh sakit. Sehingga apabila kita jatuh sakit kita tidak perlu memikirkan biaya lagi dikarenakan telah memiliki kartu JKN ini. Dengan adanya kartu JKN ini masyarakat dapat dengan mudah untuk merasakan fasilitas Kesehatan secara gratis.                    

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah seharusnya berupaya untuk mencari tindakan antisipasi terhadap kemungkinan buruk yang dapat terjadi dan dengan segera mengatasi masalah-masalah tersebut secara holistik mulai dari perencanaan sampai ke pelaksanaan, sehingga sistem yang bermasalah dapat diperbaiki dan berjalan dengan baik. Selain itu faktor penting yang perlu diperhatikan disini adalah kesiapan tenaga kesehatan dalam mendukung pelaksanaan JKN ini, karena dengan diluncurkannya program JKN ini, sistem dan bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan akan mengalami berbagai perubahan sehingga perlu dipersiapkan upaya peningkatan kualitas tenaga kesehatan serta faktor pendukung lain seperti sarana dan prasarana.

            NAMA : VEGGI YULVITANINGSIH

NIM : 1500029190

KELAS : B 

MATA KULIAH : MANAJEMEN ASURANSI KESEHATAN