Kondisi di pengungsian menyebabkan beberapa masalah kesehatan reproduksi seperti kekerasan dan pelecehan seksual, hubungan seksual yang tidak aman, masalah distribusi kontrasepsi, koordinasi lintas program dan lintas sektoral yang belum optimal, penanggung jawab dan struktur organisasi yang belum jelas serta belum semua tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan terlatih. Untuk mengatasi masalahmasalah tersebut dan memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang ideal bagi pengungsi dibutuhkan strategi untuk mencapainya. Strategi tersebut dirumuskan dari hasil analisa SWOT input, proses dan output
Berdasarkan hasil analisa dokumen dan wawancara mendalam mengenai landasan kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi pengungsi diketahui bahwa landasan kebijakan adalah UU no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Perbup No.31 tahun 2010 tentang keadaan tanggap darurat, operasionalisasi kebijakan berupa SK, SOP atau protap belum ada. Anggaran berasal dari dana APBN dan APBD, dana tersedia setelah terjadi bencana. Setiap unit dapat mengajukan anggaran untuk kegiatan mitigasi dengan menggunakan anggaran unit yang diajukan setiap awal tahun.
Perencanaan berupa identifikasi kebutuhan dilaksanakan setelah terjadi erupsi Merapi berupa rapid need assesment, menurut standar identifi ksi harusnya berkesinambungan sebelum bencana, ketika bencana dan setelah terjadi bencana. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi pengungsi rawan bencana erupsi merapi di Dinkes Sleman belum memiliki input, seperti operasionalisasi kebijakan, tim penanggung jawab, struktur organisasi dan petugas kesehatan terlatih. Input berupa sarana seperti peralatan medis, air, sarung tangan, obatobatan kegawatdaruratan maternal, mobil untuk rujukan, kamar mandi, dan bilik mesra belum tersedia sesuai dengan standar dan kontinyu disetiap tempat pengungsian. Output dari pelayanan sangat tergantung dari penyediaan input, sehingga output yang ada juga belum terdokumentasi, karena tim penanggung jawab belum dibentuk. Belum semua petugas maupun masyarakat dapat menggunakan input yang ada karena keterbatasan jumlah.
tim penanggung jawab belum dibentuk. Belum semua petugas maupun masyarakat dapat menggunakan input yang ada karena keterbatasan jumlah.
NAMA : MELINDA OKTAVIANI
KELAS : A
