Program kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan program prioritas nasional dalam pembangunan kesehatan. Pada tahun 2006 Departemen Kesehatan memberikan alokasi anggaran terbesar untuk program KIA. Kebijakan ini diambil dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui implementasi strategi making pregnancy safer (MPS) dengan melakukan penajaman pada beberapa kegiatan yang dianggap cost effective. Kesinambungan program KIA sangat tergantung pada komitmen politik dan dukungan dari para stakeholderyang ada di daerah. Karenanya, melakukan analisis stakeholdermenjadi penting untuk pengembangan kebijakan program KIA ke depan.
Komitmen politik adalah keputusan para pemimpin untuk menggunakan kekuasaan, pengaruh dan keterlibatan pribadi mereka untuk memastikan program diterima, mengambil kepemimpinan, mengerah kan sumber daya, dan memberikan dukungan politis berkelanjutan untuk dukungan tindakan yang efektif dalam mengatasi masalah kematian ibu. Pada tingkat nasional, komitmen politik untuk penurunan AKI dan AKB di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan 4 negara berkembang lainnya(Honduras, India, Guatemala, dan Nigeria), terutama pada era kepemimpinan Presiden Suharto tahun 1987-1997.
Kebijakan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai satu bentuk komitmen Indonesia terhadap isu kesehatan global tidak terlepas dari pengaruh dunia internasional. Banyak aktor dengan berbagai latar belakang kepentingan, meskipun itu tidak sedikit yang bersifat positif, ikut bermain dan berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional. Ini merupakan faktor eksternal. Di dalam negeri sendiri dipengaruhi oleh para birokrat yang berhasil mengembangkan proposal untuk mengatasi masalah yang lebih fokus pada kejadian dengan indikator-indikator yang jelas.
Peraturan Pemerintah No. 8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 36 ayat (1) butir c menyebutkan bahwa: program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat. Program KIA adalah program prioritas secara nasional, oleh karena itu sudah semestinya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan prioritas tersebut. Jika mengacu kepada SPM, maka lebih jelas lagi bahwa program KIA merupakan salah satu pelayanan kesehatan dasar dengan 8 indikator yang wajib dipenuhi.
Rendahnya alokasi anggaran program KIA yang bersumber dari dana APBD tidak terlepas dari pengaruh proses pengambilan keputusan yang bersifat politis. Meskipun sudah diketahui bahwa program KIA merupakan kebijakan nasional dan beberapa kegiatan yang akan dilakukan adalah intervensi yang paling efektif untuk mengatasi masalah kematian ibu dan bayi, tetap saja tidak akan dipilih jika tidak mendapat dukungan dari kekuatan politis yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya, baik diparlemen maupun pemerintah
Ada beberapa alasan yang menyebabkan kegagalan meneruskan kegiatan. Pertama stakeholder lokal kurang terlibat dalam fase pembentukan program. Mereka bahkan tidak mengetahui jika kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung akan memiliki konsekuensi dalam tanggung jawab meneruskan. Kedua, stakeholder lokal merasa bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan telah memberikan kesempatan dan manfaat bagi pihak luar. Ketika mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi, mereka pergi dan pihak lokal baru diberi kesempatan. Mereka kadang-kadang merasa pola seperti itu mendudukkan pihak lokal sebagai korban, bukan sebagai subyek dalam masyarakat.
Tugas perencana untuk memahami bagaimana rencana tindakan akan mempengaruhi berbagai penyedia kesehatan, perkumpulan-perkumpulan profesional, klien-klien, pejabat-pejabat pemerintah, dan para birokrat. Pemahaman demikian akan menghasilkan sikap menerima yang realistis terhadap berbagai kendala tertentu yang menghambat tindakan. Lebih penting lagi, hal ini memungkinkan perencana untuk mendayagunakan arena politik secara positif sehingga memperoleh penerimaan terhadap suatu rencana yang dibuat untuk menyeimbangkan kebutuhan dan perhatian dari berbagai kelompok terlibat.
Perencanaan kesehatan tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan data kuantitatif dan kualitatif yang memadai. Data-data demografi, sosial ekonomi, dan epidemiologi mempunyai peran sentral. Tetapi permasalahannya, data akurat yang diperlukan dalam perencanaan umumnya tidak tersedia. Dinas kesehatan diharapkan mampu melakukan survei tentang situasi kesehatan dan menjaga kualitas sistem pencatatan dan pelaporan, sehingga memiliki data yang dibutuhkan untuk perencanaan. Selain itu, informasi biaya juga sangat berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Maryanti, ada dua jenis informasi biaya yang dapat dimanfaatkan oleh dinas kesehatan, yaitu: 1) informasi keuangan, dan 2) informasi non-keuangan. Informasi biaya berguna untuk mengetahui apakah input yang dikorbankan memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah daripada nilai outputnya atau sebaliknya, apakah kegiatan yang dilakukan memperoleh hasil seperti yang diharapkan atau tidak, dan berguna untuk mengalokasikan berbagai sumber ekonomi yang dikorbankan dalam menghasilkan sumber ekonomi lain.
Advokasi dan komunikasi yang efektif dapat berhasil bila dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dan implementasinya terhadap para stakeholderprimer, mitra, kunci ataupun lawan.Identifikasi dan analisis kepentingan stakeholders merupakan langkah awal dalam pelaksanaan advokasi dan komunikasi. Hasil dari analisis stakeholderini dapat memberikan asupan untuk teknik yang akan dipilih dalam memberikan advokasi dan komunikasi. Pemilihan bahan yang digunakan dalam melakukan advokasi dan komunikasi juga merupakan hal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan advokasi dan komunikasi.
Hasil penelitian menunjukkan kegagalan advokasi di tingkat lokal kabupaten jika dilihat dari upayaupaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan Proyek DHS1 ADB dalam mengadvokasi program masih terlalu banyak kegiatan yang bersifat formal, kurang sistematis dan tidak terfokus pada stakeholderkunci. Banyak kegiatan tersebut yang sepertinya menjadi sia-sia dan menghabiskan anggaran saja, tidak seperti apa yang dilakukan oleh para pemain atau konsultan, para agen internasional yang begitu pandai membungkus isu sehingga mampu mempengaruhi keputusan sampai pada tingkat pemimpin teratas yaitu presiden.
Analisis : Komitmen politik pemerintah daerah terhadap program KIA masih rendah, ini terbukti dengan minimnya alokasi anggaran program KIA. Meskipun pada dasarnya seluruh stakeholder setuju dan mendukung adanya program tersebut. Keterlibatan stakeholder lokal dalam proses perencanaan dan penganggaran program masih kurang. Koordinasi antara dinas kesehatan dengan stakeholder kunci dalam perencanaan dan penganggaran juga tidak berjalan dengan baik, sehingga sering terjadi perbedaan pemahaman tentang program. Selain itu kualitas perencanaan kegiatan dinilai masih rendah, dan lemahnya advokasi dinas kesehatan.
REFERENSI
1. Departemen Kesehatan RI, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi tahun 2007, available from <http://bascommetro.blogspot.com/2009/05/aki-dan-akb-tahun-2007>[Accessed June 25, 2009].
2. Departemen Kesehatan RI, Rencana Strategis Nasional Making Pregnancy Safer (MPS) di Indonesia 2001-2010, Jakarta, 2001.
3. Shiffman J, Generating Political Priority for Maternal Mortality Reduction in 5 Developing Countries, American Journal of Public Health; May 2007;97(5):796.
4. Murti, B., Trisnantoro, L., Probandari, A., Maryanti, Hardianto, D., Hasanbasri, M., dan
Wisnuputri, T (2006) Perencanaan dan Penganggaran Untuk Investasi Kesehatan di Tingkat
Kabupaten dan Kota, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
5. Reinke, W. A (1994) Perencanaan Kesehatan untuk Meningkatkan Efektivitas Manajemen, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
6. Murti, B., Trisnantoro, L., Probandari, A., Maryanti, Hardianto, D., Hasanbasri, M., dan Wisnuputri, T (2006) Perencanaan dan Penganggaran Untuk Investasi Kesehatan di Tingkat Kabupaten dan Kota, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
7. Shiffman, J (2003) Generating Political Will for Safe Motherhood in Indonesia, Paper, Social Science and Medicine, 56(6):1197-1207
8. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 02, No. 2 Juni 2013
NAMA : NENENG YUSI MESILIA
KELAS : A
