Program kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan program priritas nasional dalam pembangunan kesehatan. Pada tahun 2006 Departemen Kesehatan memberikan alokasi anggaran terbesar untuk program KIA. Kebijakan ini diambil dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui implementasi strategi making pregnancy safer (MPS) dengan melakukan penajaman pada beberapa kegiatan yang dianggap cost effective. Kesinambungan program KIA sangat tergantung pada komitmen politik dan dukungan dari para stakeholder yang ada di daerah.
Analisis dengan segitiga kebijakan :
1. Actor (Who) :
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pengambil keputusan, tim Dinas Kesehatan dan stakeholder di Kabupaten Kepahiang.
2. Content (What) :
Pemerintah bertanggaungjawab atas program KIA di Kabupaten Kepahiang ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui implementasi strategi making pregnancy safer (MPS).
3. Process (How) :
Agar semua program kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, perlu adanya upaya sosialisasi tentang SPM dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kewenangan bidang kesehatan yang menjadi urusan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahamannya dan kesadaran para pengambil keputusan akan pentingnya program KIA. Perlu diadakan penggalangan dukungan dengan melibatkan para politis dan kelompok profesi serta berbagai kelompok kepentingan lain untuk menyusun rancangan agar berperan dalam upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Mengoptimalkan kembali peran dan tugas tim perencanaan Dinas Kesehatan, dan melibatkan seluruh stakeholder dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga program ini akan berjalan dengan baik khususnya di kabupaten Kepahiang.
4. Context (Where) :
Komitmen politik pemerintah daerah terhadap program KIA masih rendah, terbukti dengan kurangnya alokasi anggaran program KIA. Meskipun yang semula seluruh stakeholder setuju dan mendukung adanya program ini. Keterlibatan stakeholder lokal dalam proses perencanaan dan penganggaran program masih kurang. Koordinasi antara dinas kesehatan dengan stakeholder tidak berjalan dengan baik, sehingga sering terjadi perbedaan pemahaman. Selain itu kualitas perencanaan kegiatan dinas masih rendah, dan lemahnya advokasi dinas kesehatan. Permasalahan ini lebih banyak disebabkan karena kualitas perencanaan (desain) program yang kurang baik disamping peran dan keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan masih kurang.
Nama : Indah Kusuma Wardani
NIM : 1500029259
Kelas : A (AKK)
NIM : 1500029259
Kelas : A (AKK)
