Proses anggaran dan penyaluran KIA disentralisasi dan memiliki beragam masalah. Anggaran pemerintah pusat tidak dapat diandalkan (naik turun), penundaan dalam pengeluaran dana, dan sulit dalam penyaluran kepada penerima manfaat program KIA. Kebijakan alokasi sumber daya KIA pemerintah pusat tidak bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki pemerintah lokal. Kebijakan yang berlaku tidak cukup kuat untuk memaksimalkan dampak positif yang diharapkan dari kebijakan desentralisasi. Sebagai dampaknya, anggaran pemerintah daerah untuk KIA terbatas. Hal ini menjadi situasi yang rawann program KIA Indonesia mengandalkan sumber daya keuangan tunggal dari pemerintah pusat dengan sumber daya yang tidak dapat diandalkan dan penyaluran dana yang rentan. Akhirnya, pelaksana di daerah yang seharusnya bertanggung jawab atas kebijakan lokal dan implementasinya menjadi tidak cukup aktif untuk program KIA. Secara kontekstual terlihat bahwa Kebijakan Desentralisasi di sektor kesehatan belum banyak dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan kebijakan KIA. Isu program KIA belum diperhatikan di daerah, khususnya di kabupaten. Pemerintah pusat sudah mempunyai perhatian besar untuk KIA, namun tidak mampu mengajak pemerintah propinsi dan kabupaten untuk memperhatikannya.
Kebijakan KIA di beberapa daerah di Indonesia dinilai belum efektif untuk menurunkan AKI dan AKB karena :
· Kebijakan yang diimplementasi di lapangan tidak efektif karena tidak dibuat secara mendetail
· Beberapa program KAI yang dijalankan tidak melibatkan pihak-pihak lain terkait
· Data yang digunakan di tingkat Kabupaten sering tidak menggambarkan kondisi. Belum adanya plaporan KIA secara survailans berbasi database srta kerja sama lintas sector
· Kasus kmatian ibu tidak seluruhnya dilakukan investigasi atau AMP sehingga tidak diketahui secara jelas penyebab kejadian kematian
· Tidak ada sangsi tegas terhadap petugas ksehatan yang telah melakukan kelalaian tugas dan profesi
· Budaya saling menyalahkan dan budaya kerja yang tidak efektif dan efisien
· Kuatnya factor social ekonomi yang ada di masyarakat
· Minimnya akses pelayanan kesehatan dan sistem pelaporan K1-K4
· Kebijakan pembiayaan persalinan (Jampersal) belum optimal. Kebijkan ini hendaknya dapat lebih menjamin pluang seorang ibu untuk meninggal ketika melahirkan lebih kecil
· Ketersediaan, kinerja dan kompetensi SDM tenaga kshatan belum optimal
· Keadaan geografi dan budaya local setempat yang kurang mendukung
NAMA : FITRIA EKAYANTI
KELAS : A
