NAMA : TRI RESTIANI
NIM/ KELAS : 1500029066 /B
EVALUASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA SEHAT
Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah program yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera. Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunanya sendiri dapat digunakan di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Suatu kebijakan perlu kiranya untuk di evaluasi, begitupula dengan kebijakan Kartu Indonesia Sehat. Tujuan evaluasi adalah untuk meningkatkan mutu program dan menelaah setiap hasil yang telah direncanakan. Berikut merupakan komponen-komponen yang telah dievaluasi dari kebijakan Kartu Indonesia Sehat:
1. Evaluasi input
Evaluasi ini ditujukan untuk menilai segala sesuatu yang harus tersedia untuk berlangsungnya suatu proses kebijakan. Segala sesuatu itu berupa sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, misalnya ketersediaan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia (tenaga kesehatan). Sampai saat ini tercatat ada 16 ribu ranjang yg tersedia di rumah sakit seluruh Indonesia. Sementara total pemegang kartu Indonesia sehat berkisar 80an juta nantinya. Apabila misalnya hanya 3% saja yang harus dirujuk ke rumah sakit, maka total ranjang yg diperlukan sejumlah 24 ribu ranjang. Apabila yang dihitung hanya ranjang kelas 3 dan 4, kemungkinan besar jumlahnya dibawah 10 ribu saja. Jumlah ini jelas tidak memadai. Disamping itu jumlah tenaga kesehatan yang berkompeten pun tidak sebanding dengan jumlah peserta KIS itu sendiri.
2. Evaluasi proses
Evaluasi ini ditujukan untuk mengukur apakah kebijakan yang telah diimplementasikan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam hal ini proses kebijakan KIS masih membingungkan masyarakat. KIS ini memang banyak membuat orang kebingungan. Pasalnya saat kebijakan KIS diluncurkan, sudah ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Masyarakat merasa kebingungan mana asuransi kesehatan yang benar-benar mewakili pemerintah atau Negara, lalu banyak juga yang menanyakan apa sebenarnya perbedaan BPJS Kesehatan dan KIS itu sendiri yang pada akhirnya sedikit menghambat pengimplementasian dari KIS itu sendiri.
3. Evaluasi output
Evaluasi ini ditujukan untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil, yakni sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Dalam hal ini kebijakan KIS Jika di lihat dari outputnya dapat dikatakan masih jauh dari harapan, mengingat masih banyak masyarakat dengan status ekonomi menengah kebawah yang masih kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan, kesulitan dalam hal ini dapat berupa tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh rumah sakit maupun tenaga kesehatan kepada mereka yang berada di tingkat ekonomi menengah kebawah.
