Nama : masturina adani
Nim : 1500029077
Kelas :c
Sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Salah satu strategi adalah dengan mendekatkan sarana pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu dengan pembangunan pustu didaerah terpencil di seluruh Kabupaten / Kota di Propinsi Kalimantan Tengah. Propinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.958.428 jiwa, terdiri dari 14 Kabupaten / Kota, 1348 desa, memiliki 805 pustu. Ini berarti hanya sebesar 59% atau setengah jumlah desa yang mempunyai sarana pelayanan kesehatan berupa pustu. Tujuan Penelitian: Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan puskesmas pembantu yang menggunakan dana APBD I di Propinsi Kalimantan Tengah. Metode: Rancangan penelitian adalah studi kasus deskriptif dengan analisis data kualitatif. Subjek penelitian adalah stakeholder pada level propinsi dan kabupaten terpilih. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah dan satu kabupaten terpilih.
Pembangunan Pustu di Propinsi Kalimantan Tengah merupakan realisasi dari Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 dan 13 Tahun 2005 tentang RPJPD dan RPJMD. Konsep awal penganggaran pembangunan pustu ini, direncanakan dengan mekanisme Tugas Pembantuan, namun mekanisme ini tidak di setujui. Kebijakan ini merupakan program top down pemerintah propinsi. Masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan adalah 1). monitoring 2). rekanan tidak melapor 3). lokasi sangat jauh 4). satuan harga tidak sama 5). pemenuhan tenaga 6). peralatan tidak sesuai dengan tenaga. Evaluasi dilaksanakan, hanya menyangkut masalah kemajuan fisik. Secara umum terjadi peningkatan alokasi dana DAK di masing-masing kabupaten/kota. Kesimpulan: Pembangunan Pustu di Provinsi Kalimantan Tengah yang dananya berasal dari APBD I, tidak diperlukan oleh Kabupaten/Kota. Tidak ada agenda yang melatarbelakangi pembangunan puskesmas pembantu di Propinsi Kalimantan Tengah. Peran stakeholder dalam penyusunan agenda setting kebijakan ini hanya bersifat normatif.
INPUT
· strateginya adalah meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat melalui peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas hingga daerah terpencil. Hal ini dijabarkan dalam program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan.
· Stakeholder adalah individu atau kelompok di dalam atau diluar organsiasai yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi.
PROSES
· Proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang pembangunan puskesmas pembantu di kabupaten/ kota belum berjalan lancar karena lebih dominannya faktor yang kurang mendukung dalam proses implementasi kebijakan tersebut.
OUTPUT
· masalah-masalah banyak terjadi dalam pelaksanaan pembangunan pustu tersebut, diantaranya adalah: 1) monitoring, 2) rekanan yang tidak melapor, 3) lokasi yang sangat jauh, 4) satuan harga yang tidak sama, 5) pemenuhan tenaga, dan 6) peralatan yang tidak sesuai dengan tenaga yang ada.
· Pembangunan Pustu di Propinsi Kalimantan Tengah merupakan realisasi dari Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 dan 13 Tahun 2005 tentang RPJPD dan RPJMD. Konsep awal penganggaran pembangunan pustu ini, direncanakan dengan mekanisme Tugas Pembantuan, namun mekanisme ini tidak di setujui.
KELEBIHAN
· Program ini direncanakan untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
· Menambah akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari pelayanan kesehatan
KEKURANGAN
· Terdapat banyak masalah atas program ini diantaranya : 1). monitoring 2). rekanan tidak melapor 3). lokasi sangat jauh 4). satuan harga tidak sama 5). pemenuhan tenaga 6). peralatan tidak sesuai dengan tenaga
