Berdasarkan analisis yang ada di tugas sebelumnya yaitu mengenai tentang kebijakan kesehatan reproduksi , kebijakan ini sudah di implementasikan pemerintah namun memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dari kebijakan kesehatan reproduksi sendiri yaitu :
Kelebihan :
Mampu untuk meningkatkan kemampuan seseorang agar dapat memanfaatkan alat reproduksi dengan mengukur kesuburannya dapat menjalani kehamilannya dan persalinan serta aman mendapatkan bayi tanpa resiko apa pun ( well health mother baby ) serta adanya peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan reproduksinya , meningkatakan kemampuan masyarakat untuk memberikan rasa takut tentang percobaan aborsi karena kebijakan yang di buat ini juga mengenai tentang adanya pelarangan aborsi yang di sengaja itu adalah sebuah tindakan yang membahayakan nyawa, karena banyaknya masalah kesehatan reproduksi yang ada di indonesia maka kebijakan ini juga memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang umumnya di berikan pada instalasi kesehatan terutama di puskesmas di buka untuk melayani masyarakat dan masyarakat dapat berkonsultasi tentang kesehatan reproduksinya yang di buka untuk umum mulai dari remaja ibu hamil ibu-ibu dan lansia maupun pasangan suami istri dapat mengunjungi pelayanan tersebut,Ruang lingkup kesehatan reproduksi sangat luas ,karena mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir hingga mati selain itu adapun kekurangan dari kebijakan ini yaitu masih meningkatnya kejadian kasus aborsi di masyarakat selain itu meningkatnya kematian ibu karena minimnya pengetahuan tentang kehamilan dan persalinan yang tidak maksimal , kekurangan yang paling menonjol yaitu pelayanan yang diberikan di beberapa puskesmas rata rata masyarakat tidak mengunjungi pelayanan tersebut karena memiliki rasa malu terutama remaja .Kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi berkaitan terhadap tingginya kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan akan meningkatnya resiko percobaan aborsi ,Pelayanan kesehatan reproduksi yang menjadi kebutuhan masyarakat belum masuk ke dalam SPM (standar pelayanan minimal )sehingga pelaksanaan di fasilitas kesehatan belum dianggap sebagai prioritas, pemerintah hanya memasukkan satu unsur kesehatan reproduksi, itu pun hanya sebatas penggunaan KB aktif. Kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi tidak hanya pada pelayanan alat kontrasepsi semata, tetapi bagaimana masyarakat mengetahui beberapa penyakit atau infeksi menular seksual yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka. Tidak heran jika angka penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi semakin meningkat, mengingat budaya di masyarakat masih menganggap tabu apabila membicarakan masalah kesehatan reproduksi.
Lebih jauh lagi, pemerintah juga kurang memperhatikan kebutuhan remaja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi.
Nama : yolanda ra
Kelas : AKK/A
