Kesinambungan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sangat bergantung pada komitmen politik dan dukungan dari para stakeholder yang ada di daerah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana komitmen politik pemerintah daerah terhadap program KIA di Kabupaten Kepahiang. Setelah dilakukannya analisis ternyata komitmen politik pemerintah daerah tersebut terhadap program KIA masih rendah, dibuktikan dengan minimnya alokasi anggaran program KIA. Pada dasarnya seluruh stakeholder setuju mendukung adanya program tersebut, akan tetapi program yang diharapkan tidak sesuai.
Kekurangan dari program KIA di Kabupaten Kepahiang
1. Komitmen politik pemerintah daerah terhadap program masih rendah
2. Minimnya alokasi anggaran program KIA
3. Belum adanya pembagian peran dan fungsi yang jelas dari masing-masing pihak yang terkait dengan program KIA
4. Stakeholder lokal kurang terlibat dalam fase pembentukan program, mereka bahkan tidak mengetahui jika kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung akan memiliki konsekuensi dalam tanggung jawab meneruskan
5. Stakeholder lokal merasa bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan telah memberikan kesempatan dan manfaat bagi pihak luar
6. Tingkat pemahaman dan kesadaran para pengambil keputusan terhadap program masih rendah.
Kelebihan dari analisi program KIA di Kabupaten Kepahiang
1. Dengan adanya analisi kebijakan program KIA, dapat memperbaiki kebijakan program KIA untuk tahun selanjutnya
2. Dapat meningkatkan komitmen politik pemerintah daerah terhadap program KIA
3. Dapat merencanakan anggaran dana yang akan digunakan dalam program KIA
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pengambil keputusan akan pentingnya program KIA
5. Memperbaiki komunikasi, koordinasi dan sharing informasi secara intensif dengan merestukturisasi tim pemecah masalah dengan melibatkan Beppeda dan stakeholder penting lainnya.
Program KIA ini berhasil atau tidaknya tergantung bagaimana peran dan fungsi dari masing-masing pihak dalam melaksanakan program tersebut. Perlu adanya upaya sosialisai tentang SPM dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kewenangan wajib bidang kesehatan yang menjadi urusan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pengambil keputusan akan pentingnya program KIA. Selanjutnya menggalang dukungan dengan melibatkan para politis dan kelompok profesi serta berbagai kelompok kepentingan lain untuk menyusun rancangan Perda atau setidaknya SK Bupati yang menjadi dasar hukum yang mengikat semua pihak agar berperan dalam upaya peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi. Mengoptimalkan kembali peran dan fungsi tim perencanaan Dinas Kesehatan, melibatkan selurh kelompok yang berkepentingan (stakeholder) dalam proses perencanaan dan penganggran. Menjalin komunikasi yang baik antara tim pemecah masalah dan stakeholder penting lainnya.
Nama : Indah Kusuma Wardani
NIM : 1500029259
Kelas : A
