Nama : Lulu Luthfiyani Arrizqi
Kelas : A
Pelaku segitiga kebijakan dalam Kebijakan KIA
Kelompok : petugas pelayanan kesehatan
Individu : Ibu Hamil dan Balita
Organisasi : Pemerintah Kabupaten Kepahiang, Dinas Kesahatan Kabupaten Kepahiang
Evaluasi Kebijkan
Menurut saya kebijakan untuk program KIA di Kabupaten Kepahiang masih terbilang rendah, terbukti dengan belum adanya peraturan daerah, keputusan bupati atau kepala dinas yang secara khusus member perhatian terhadap upaya penurunan AKI dan AKB. Selain itu bantuan dana untuk program KIA yang bersumber dari dana APBD di Kabupaten Kepahiang masih sangat minim, padahal program KIA merupakan program prioritas yang semestinya mendapatkan bantuan anggaran yang cukup. Lagipula jika mengacu kepada Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM, dan Revisi Kepmenkes No 1457/2003 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, maka program KIA adalah satu diantara urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu pelayanan kesehatan dasar.
Perlu adanya upaya sosialisasi tentang SPM dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kewenangan wajib bidang kesehatan yang menjadi urusan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran para pengambil keputusan akan pentingnya program KIA. Optimalkan kembali peran dan fungsi Tim Perencanaan Dinas Kesehatan, libatkan seluruh kelompok yang berkepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Jalin komunikasi, koordinasi dan sharing informasi secara intensif dengan merestrukturisasi tim pemecahan masalah tingkat kabupaten (DTPS) dengan melibatkan Bappeda dan kelompok penting lainnya.
